thatwebguyblog.com – Aksi ratusan truk dan sopir ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan sopir dalam mencari nafkah dan upaya pemerintah menjaga keamanan jalan. Dengan dialog yang saat ini buntu, demo lanjutan kemungkinan terjadi jika pemerintah tidak memberi jaminan konkret bagi sopir dan pemilik armada.

1. Kronologi Aksi

  • Pada Rabu, 2 Juli 2025, sekitar 11.30 WIB, ratusan sopir truk dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah lain menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, dekat Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

  • Mereka memblokade jalan utama menuju Stasiun Gambir, menyebabkan kemacetan parah di sekitarnya.

2. Tuntutan & Aspirasi

  • Demonstran meminta penundaan pelaksanaan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) yang dianggap memberatkan dan berdampak langsung pada pendapatan sopir.

  • Melalui Ketua RBPI, Ika Rostianti, mereka menuntut penjelasan publik dari Kemenhub dan mendesak agar pemilik armada tidak dikriminalisasi akibat kewajiban penggantian kendaraan atau denda.

  • Organisasi seperti RBPI, Sarbumusi, APPN, KSLI, ASLI, dan APABI turut hadir dalam aksi, menegaskan solidaritas sopir truk nasional.

3. Respons Petugas & Kericuhan

  • Pihak kepolisian mengerahkan puluhan personel untuk mengawal aksi dan mengalihkan arus kendaraan.

  • Saat polisi meminta massa membubarkan diri, terjadi kericuhan: para sopir melempar botol plastik ke arah petugas, mendorong polisi, hingga terjadi saling dorong.

  • Aksi dibubarkan sekitar pukul 14.30 WIB setelah negosiasi berlangsung alot.

4. Dialog Gagal dan Deadlock

  • Sebelumnya, perwakilan 12 orang demo sempat bertemu Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan di Kemenhub, namun hasilnya deadlock dan tak ada kesepakatan.

  • Demonstran menyatakan akan tetap bertahan sampai penundaan pelaksanaan Zero ODOL diberikan.

5. Dampak di Lalu Lintas & Publik

  • Blokade truk menyebabkan macet parah di area Monas dan Medan Merdeka Selatan, mengganggu akses ke Stasiun Gambir.

  • Kepolisian menyatakan akan terus menjaga ketertiban dan meminta korlap massa bertanggung jawab membawa peserta membubarkan diri.

6. Apa Itu Zero ODOL?

  • Zero ODOL adalah kebijakan pelarangan semua kendaraan dengan kelebihan dimensi dan muatan Website, yang diberlakukan untuk menjaga konektivitas jalan dan keselamatan publik.

  • Pemerintah, melalui Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, menegaskan hal ini bukan kebijakan baru tapi penegakan aturan yang sudah ada, tanpa memerlukan regulasi tambahan.

7. Tinjauan & Implikasi

Aspek Dampak & Tantangan
Ekonomi Sopir Beban biaya penggantian kendaraan dan denda bisa mengurangi pendapatan sopir.
Keselamatan Publik Zero ODOL bertujuan mengurangi kecelakaan dan kerusakan infrastruktur.
Dialog Pemerintah Negosiasi gagal – butuh mediasi lebih lanjut agar solusi inklusif bisa tercapai.
Mobilitas Publik Jalan umum tergusur, menurunkan akses transportasi umum dan berdampak ke warga kota.